Kata Mutiara :  اَلْعِلْمُ وِرَاثَـةٌ كَرِيْمَـةٌ (Pengetahuan adalah harta warisan yang paling mulia),  لِسَانُ اْلعَاقِلِ وَرَاءَ قَـلْبِهِ وَقَـلْبُ اْلأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَـانِهِ (Lidah orang bijaksana berada dibelakang hatinya, sementara hati orang tolol berada di belakang lidahnya), تَرْكُ الذَّنْبِ اهْوَنُ مِنْ طَلَبِ اْلمَعُوْنَةِ (Menghindari dosa itu jauh lebih mudah daripada memohon ampunan sesudah melakukannya),وَالشْرَفُ اْلغِنَى تَرْكُ اْلمُنَى(Kekayaan terbaik ialah melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu),إِذَامْلَقْتُمْ فَتاَحِرُوْا الله بِالصَّدَقَةِ(Bilamana anda jatuh ke dalam kemiskinan, berniagalah dengan Allah melalui sedekah), اَلْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّيْنِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ (Kemelaratan adalah kekurangan dalam beragama, membuat kacau pikiran dan mengundang kebencian orang lain)
Online Service
Poling
Bagaimana pelayanan Website kami ?
 


Pilih Bahasa :
 
English  French  German  Spain  Italian  Dutch  Russian  Portuguese  Japanese  Korean  Arabic  Chinese Simplified
Kegiatan

BERAGAM AGENDA KEGIATAN

DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jumat (21/03/2014), Sekitar pukul 07:30 WIB kala pagi masih terasa sejuk, suasana langit pun menunjukkan kecerahan disertai dengan keindahan. Saat itu pun semangat baru Pengadilan Agama Kudus mulai ditunjukkan dengan rangkaian bebarapa agendanya yang padat. Tidak seperti hari biasanya, karena disamping pelayanan terhadap para pencari keadilan masih dijalankan,  kali ini Pengadilan Agama Kudus mengadakan 3 (tiga) agenda penting di hari yang sama. Serangkaian agenda tersebut ialah pelantikan hakim, pelepasan dan pisah sambut hakim serta kegiatan Dharma Yukti Karini.

Pembukaan agenda pertama dimulai dengan agenda pelantikan 1 (satu) orang hakim yang bertempat di ruang Ketua Pengadilan Agama Kudus. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh  Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Muhlas, S.H.,M.H Yang diawali dengan pembukaan oleh Siti Saidah,S.H selaku pembawa acara. Hakim yang dilantik tersebut adalah Drs.Zaenal Arifin,.M.H yang sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Blora, yang berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0269/DjA/KP.04.6/II/2014, tanggal 12 Februari 2014 masuk mutasi menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.

Last Updated (Thursday, 10 April 2014 16:33)

 
Kegiatan

Sumber : www.badilag.net

Badilag Susun Juklak Perma 1/2014

Depok | Badilag.net

Badilag bergerak cepat menyusun Petunjuk Pelakanaan atas Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sejak diteken tanggal 9 Januari 2014 lalu, Perma yang merupakan pengganti dari Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum ini belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaannya. Padahal tahun anggaran 2014 sudah memasuki bulan ketiga. 

“Penyusunan Juklak ini cukup mendesak karena kawan-kawan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Indonesia butuh aturan detail terkait pencairan anggaran dan pelaksanaan program,” kata Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. ketika membuka acara sosialisasi Perma 1/2014 di Depok, Senin (3/3/2014) malam.

Last Updated (Thursday, 06 March 2014 08:22)

 
Kegiatan

TIM PTA SEMARANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SIMPEG

DI KARISIDENAN PATI

Sumber : www.pta-semarang.go.id

Kudus/pta-semarang.go.id

Kasubag Kepegawaian dan operator aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pengadilan Agama se-Karisidenan Pati, terdiri dari Pengadilan Agama Blora, Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Pati, Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Agama Jepara  Selasa (04/03) berkumpul di Pengadilan Agama Kudus mengikuti verifikasi dan validasi data Simpeg yang dilaksanakan oleh Tim dari PTA Semarang yang dipimpin oleh Arief Hidayat dan 2 orang admin Simpeg Atik Noviana dan Ubaedul Hakim.

Verifikasi dan validasi ini dibuka oleh Ketua Koordinator Karisedenan Pati Drs. Nuzul, MH (Ketua Pengadilan Agama Blora) yang didampingi oleh Drs. Muslim, SH, MHI (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus), dalam sambutannya Nuuzul mengatakan bahwa pentingnya untuk melengkapi data Simpeg ini adalah untuk membantu kelancaran tugas khususnya bidang kepegawaian dan salah satunya sangat bermanfaat untuk kelancaran kenaikan pangkat aparatur dilingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu agar yang mengikuti kegiatan ini benar-benar serius mencermati verifikasi dan validasi dari PTA Semarang ini sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat segera diatasi, tambah Nuzul.

Last Updated (Wednesday, 05 March 2014 18:37)

 
Kegiatan

KY Menyeleksi Dua Calon Hakim Agung untuk Kamar Agama

sumber : www.badilag.net

Jakarta l Badilag.net

Setelah sekian lama tidak ada seleksi hakim agung untuk Kamar Agama Mahkamah Agung, kini Komisi Yudisial membuka pendaftaran untuk memilih calon hakim agung yang akan ditempatkan di Kamar Agama MA.

Melalui siaran persnya, KY mengumumkan bahwa KY akan menyeleksi 10 calon hakim agung. Mereka terdiri dari dua orang untuk Kamar Agama, dua orang untuk Kamar Perdata, dua orang untuk Kamar Pidana dan tiga orang untuk Kamar Tata Usaha Negara.

KY mendasarkan diri pada surat dari Wakil Ketua MA Bidan Non-Yudisial tertanggal 30 Januari 2014. Berdasarkan surat itu, MA berniat mengisi kekosongan jabatan untuk 10 hakim agung.

 
Kegiatan

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum:

Punya Imam Baru, Peradilan Agama Harus Lebih Maju

Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum ketika berpamitan dengan para Ketua PTA/MS Aceh seusai memberi pengarahan pada rapat koordinasi Badilag, Oktober 2013, di Bogor. [Foto: Iwan Kartiwan]

Sumber : Jakarta l Badilag.net

Senin (10/2/2014) bukan saja menjadi hari terakhir Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum menduduki jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Senin ini juga menjadi hari terakhir Pak Kamil—panggilan akrabnya—menjadi imam bagi warga peradilan agama.

“Imam di peradilan agama mulai 11 Februari besok adalah Pak Andi,” kata Pak Kamil, di sela-sela rapat kerja Badilag di Bandung, 4 Februari lalu.

Pak Andi yang dimaksudnya adalah Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Agama MA.

 
Kegiatan

SEMA 10/2010 Diganti dengan Perma 1/2014, Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan Dipermudah

SUMBER ,Jakarta l Badilag.net

Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum kini sudah tidak berlaku. Ini setelah pada 9 Januari 2014 lalu Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menetapkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma ini berlaku sejak diundangkan, yaitu 16 Januari 2014.

“MA dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu,” demikian salah satu pertimbangan Ketua MA menetapkan Perma tersebut.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di Perma 1/2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan.

Ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut SEMA 10/2010. Pada SEMA yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum.

Last Updated (Thursday, 06 February 2014 12:01)

 
More Articles...
payday loansPayday Loans
created with Tim IT PA Kudus2012.