Online Service
Poling
Bagaimana pelayanan Website kami ?
 

Kegiatan

Sebanyak  357 Hakim PA Mendapatkan Mutasi/Promosi Jabatan Tahap II

Akhirnya gerbong mutasi tahap II bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama telah selesai dijalankan, sebanyak 357 orang Hakim, Wakil Ketua, Ketua MS/PA dan Hakim Tinggi MS/PTA mendapatkan Mutasi/Promosi jabatan. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 2993/DjA/Kp.04.6/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011.

Mutasi/promosi hakim tahap II ini merupakan hasil rapat Tim Promosi & Mutasi MA yang diadakan tanggal 25 Oktober 2011 kemarin.

Di penghujung bulan Oktober 2011 ini, para hakim peradilan agama kembali dikejutkan dengan kabar gembira yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag yaitu pengumuman mutasi/promosi tahap II.

Kabar gembira tersebut memang sudah sangat dinanti-nanti oleh warga peradilan agama khususnya hakim, mereka berharap-harap cemas nama mereka termasuk dalam daftar tersebut dimana sebelumnya tidak tercantum dalam mutas/promosi tahap I.

Dalam surat Dirjen tersebut dijelaskan bahwa mutasi/promosi ini adalah dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

Seperti diketahui, sebelumnya pada tanggal 23 Agustus kemarin, Ditjen Badilag telah melakukan mutasi/promosi kepada 597 orang Hakim, Wakil Ketua, Ketua MS/PA dan Hakim Tinggi MS/PTA.

Sehingga total keseluruhan pada tahun 2011 ini, Ditjen Badilag telah melakukan mutasi/promosi terhadap 954 orang hakim di lingkungan peradilan agama.

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 01:55)

Read more...

 
Kegiatan

Meja Informasi di Pengadilan Victoria

Melbourne | badilag.net

Warga peradilan agama se Indonesia boleh jadi sedang menunggu-nunggu siapa yang akan menyandang penghargaan bergengsi sebagai pengadilan agama/mahkamah syar’iyah terbaik dalam hal pelayanan publik dan meja informasi. Penantian itu akan terjawab Nopember 2011 mendatang setelah rampungnya penilaian tahap kedua yang kini sedang dilakukan Ditjen Badilag MA RI.

Sambil menunggu proses penilaian dan seleksi untuk anugerah ‘Information Desk and Public Services Award’, penulis mencoba menelusuri keberadaan meja informasi dan pelayanan publik di pengadilan-pengadilan yang berada di kota Melbourne, negara bagian Victoria, Australia.

Gbr. Tampak depan gedung Melbourne Magistrates' Court (abc.net.au)

Kali ini penulis tidak mengunjungi Family Court of Australia (FcoA) karena, selain untuk memperkaya khazanah dan bahan perbandingan, pengadilan ini juga sudah beberapa kali dikunjungi oleh delegasi Mahkamah Agung RI. Bahkan kunjungan terakhir delegasi Badilag akhir Juli 2011 lalu secara eksklusif mengkaji keberadaan meja informasi di pengadilan yang masuk dalam jurisdiksi federal (federal jurisdiction) ini.

Ada beberapa pengadilan di Melbourne yang masuk dalam jurisdiksi negara bagian (state jurisdiction) Victoria, seperti Melbourne Magistrates’ Court, County Court, dan Supreme Court of Victoria. Supreme Court of Victoria adalah pengadilan tertinggi di Victoria, sedangkan puncak pengadilan untuk seluruh pengadilan di Australia berada di the High Court of Australia yang kewenangannya jika dianalogikan dengan Indonesia merupakan gabungan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan yang berbeda-beda, penulis berusaha mengamati bagaimana meja informasi dijalankan di Melbourne Magistrates, County dan Supreme Court of Victoria. Sengaja pengamatan lebih difokuskan ke pelayanan meja informasi (tidak pelayanan publik secara umum) dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail.

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 01:54)

Read more...

 
Kegiatan

Rakernas MA Dalam Pemberitaan Media

            Rakernas MA 2011 telah berakhir Kamis kemarin (22/9). Yang berbeda dari Rakernas sebelumnya adalah nuansa pemanfaatan teknologi informasi yang sangat kental. Kejadian di ruang-ruang rapat tahunan MA ini langsung diwartakan ke penjuru dunia melalui Portal Rakernas. Kemudian, informasi di Portal ini disambungsiarkan oleh ratusan web dilingkungan peradilan. Tidak heran jika kita mengetik kata kunci “Rakernas Mahkamah Agung 2011’ di mesin pencari “google”, akan muncul ratusan alamat website peradilan yang memuat conten berita Rakernas.

            Namun, dapat  dipastikan website peradilan melihat Rakernas dari sudut pandang yang sama. Oleh karena, Redaksi mencoba menelusuri berita-berita online yang diturunkan oleh media massa sehingga bisa mengetahui bagaimana Rakernas MA 2011 dalam perspektif Media.

            Pada saat pembukaan media rata-rata menyoroti pidato Ketua MA tentang pemberdayaan pengadilan tingkat banding. Berita ini diturunkan oleh Tribun News.Com dengan judul berita "Ribuan Hakim se-Indonesia Hadiri Rakernas MA". Hukum Online juga menulis perspektif yang sama dengan judul "Untuk Pengawasan, MA Andalkan Pengadilan Tinggi".

Read more...

 
Kegiatan

Rakernas Resmi Ditutup, Ketua MA Teteskan Air Mata

Jakarta l Portal Rakernas

            Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2011 akhirnya rampung. Di Kratakau Ballroom, Hotel Mercure Ancol, Ketua MA Harifin A Tumpa menutup acara yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 22 September 2011 ini.

            “Dengan mengucapkan alhamudilillah, saya nyatakan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011 resmi ditutup,” ucap Ketua MA.

            Dalam sambutannya, Ketua MA menyatakan kebahagiannya karena Rakernas kali ini berlangsung dengan baik dan lancar.

            Secara khusus, Ketua MA mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas yang berbasis Teknologi Informasi. “Sistem ini lebih bagus dan lebih murah dari biasanya,” ungkapnya.

            Menurut Ketua MA, sukses tidaknya Rakernas merupakan tanggung jawab yang besar dari panitia Rakernas, yang meliputi panitia pengarah dan panitia pelaksana.

            “Pimpinan MA menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras saudara-saudara,” ujar Ketua MA.

            Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Wahyu Widiana menyatakan, Rakernas tahun ini pada mulanya akan diikuti oleh 1735 peserta. Tetapi ternyata ada beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti Rakernas karena sakit.

            “Di antaranya adalah Yang Mulai Ketua Muda Uldilag Bapak Andi Syamsu Alam,” ujar Wahyu Widiana.

Air mata perpisahan

Gambar : Ketua PA Kudus (dua dari kiri) dalam acara Rakernas MA 2011

            Suasana haru menyelimuti Krakatau Ballroom ketika Ketua MA berbicara di mimbar. Beberapa kali, Ketua MA tampak tak bisa membendung air matanya.

Last Updated (Tuesday, 27 September 2011 01:59)

Read more...

 
Kegiatan

PENGADILAN AGAMA KUDUS MELAKSANAKAN KEGIATAN

RUKYAT DI PANTAI KARTINI JEPARA

 

Gbr. Ketua Pengadilan Agama Kudus (1 dari kiri) sedang mengikuti acara rukyat menetukan awal 1 Ramadhan 1432 H di Pantai Kartini Jepara

         Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 pukul 17.30 WIB Tim  Badan Hisab Rukyah  Daerah ( BHRD ) Kabupaten Kudus, melaksanakan kegiatan rukyatul hilal awal Ramadlon 1432 H. di Pantai Kartini Kabupaten Jepara, dengan mengundang dan mengajak majelis isbat rukyatul hilal Pengadilan Agama Kudus. Majelis isbat rukyatul hilal untuk menetukan awal 1 Ramadhan 1432 H ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. H. Wahid Abidin, MH, . Sedangkan Majelis isbatnya dipimpin oleh Wakil Ketua PA Kudus H. Hassanuddin, MH . Dan dengan didampingi oleh Drs. H. Lukman Hakim, selaku paniteranya. Turut hadir pula instansi/ormas tingkat Jawa Tengah dan kabupaten/kota dari Jepara, Kudus, Demak, Pati, antara lain  Kementrian Agama (Kemenag), Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD), Pengadilan Agama Jepara,  MUI,  NU. Juga hadir perwakilan kampus, Stain Kudus, Inisnu Jepara, MA TBS Kudus, juga Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Jepara.

Last Updated (Tuesday, 02 August 2011 02:28)

Read more...

 
S.O.P. Perkara
Prosedur Pengajuan Kasasi

1.      Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Kudus dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

2.      Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

3.      Panitera Pengadilan Agama Kudus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

Last Updated (Wednesday, 20 July 2011 03:18)

Read more...